JAKARTA - Perdagangan ilegal satwa liar kini bukan sekadar persoalan perburuan dan penyelundupan hewan. Kejahatan ini telah berkembang menjadi jaringan terorganisasi lintas negara yang diduga berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengajak berbagai negara memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar semakin sulit diberantas karena pelakunya memanfaatkan perbedaan aturan dan yurisdiksi antarnegara. Jaringan tersebut juga dapat beroperasi dengan memanfaatkan lemahnya pertukaran informasi lintas batas.
"Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian. Kita harus memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan," tegas Dwi saat membuka Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/11/2026).
Menurut dia, penanganan kejahatan satwa liar tidak cukup hanya dengan menghentikan perburuan atau menangkap pelaku di lapangan. Aparat juga perlu mengungkap jaringan yang mengendalikan perdagangan, termasuk pihak-pihak yang membiayai aktivitas ilegal tersebut.