Dwi menilai ketiga program tersebut menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga habitat dan memperkuat penegakan hukum.
"Pengalaman Indonesia melalui CIWT, CONSERVE, hingga LEVERAGE menunjukkan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya," ujarnya.
Ia berharap konferensi GWP 2026 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan kemampuan antarnegara sehingga menghasilkan langkah konkret dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar.
Selain penegakan hukum, keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi perhatian dalam upaya konservasi. Resident Representative UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengatakan perlindungan satwa liar tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan penindakan hukum.
Menurut Sara, persoalan konservasi berkaitan erat dengan penggunaan lahan, mata pencaharian masyarakat, tata kelola lingkungan, hingga konflik antara manusia dan satwa.
"Penegakan hukum tetap sangat penting, tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Kejahatan terhadap satwa liar, hilangnya habitat, dan konflik antara manusia dengan satwa berkaitan erat dengan penggunaan lahan, mata pencaharian, tata kelola, dan hubungan masyarakat dengan alam," ujar Sara.
Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal, perempuan, serta petugas perlindungan hutan dalam program konservasi. Dengan begitu, perlindungan lingkungan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus berkelanjutan bagi masyarakat.