JAKARTA - Perdagangan ilegal satwa liar kini bukan sekadar persoalan perburuan dan penyelundupan hewan. Kejahatan ini telah berkembang menjadi jaringan terorganisasi lintas negara yang diduga berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengajak berbagai negara memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar semakin sulit diberantas karena pelakunya memanfaatkan perbedaan aturan dan yurisdiksi antarnegara. Jaringan tersebut juga dapat beroperasi dengan memanfaatkan lemahnya pertukaran informasi lintas batas.
"Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian. Kita harus memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan," tegas Dwi saat membuka Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/11/2026).
Menurut dia, penanganan kejahatan satwa liar tidak cukup hanya dengan menghentikan perburuan atau menangkap pelaku di lapangan. Aparat juga perlu mengungkap jaringan yang mengendalikan perdagangan, termasuk pihak-pihak yang membiayai aktivitas ilegal tersebut.
Di sisi lain, ancaman terhadap satwa liar juga semakin kompleks akibat kerusakan habitat, perburuan, dan konflik antara manusia dengan satwa. Berbagai persoalan tersebut turut mempercepat penurunan populasi sejumlah spesies dan mengancam keanekaragaman hayati.
Dalam konferensi tersebut, Indonesia juga memaparkan pengalaman menjalankan Global Wildlife Program melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF).
Program pertama adalah Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) pada GEF-6 yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar.
Program tersebut kemudian dilanjutkan melalui Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE) pada GEF-7. Fokusnya mencakup perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan peningkatan penghidupan masyarakat.
Sementara itu, pada GEF-8, Indonesia menjalankan Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE). Program ini diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum, kemampuan investigasi, dan kerja sama berbagai pihak.
Dwi menilai ketiga program tersebut menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga habitat dan memperkuat penegakan hukum.
"Pengalaman Indonesia melalui CIWT, CONSERVE, hingga LEVERAGE menunjukkan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya," ujarnya.
Ia berharap konferensi GWP 2026 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan kemampuan antarnegara sehingga menghasilkan langkah konkret dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar.
Selain penegakan hukum, keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi perhatian dalam upaya konservasi. Resident Representative UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengatakan perlindungan satwa liar tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan penindakan hukum.
Menurut Sara, persoalan konservasi berkaitan erat dengan penggunaan lahan, mata pencaharian masyarakat, tata kelola lingkungan, hingga konflik antara manusia dan satwa.
"Penegakan hukum tetap sangat penting, tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Kejahatan terhadap satwa liar, hilangnya habitat, dan konflik antara manusia dengan satwa berkaitan erat dengan penggunaan lahan, mata pencaharian, tata kelola, dan hubungan masyarakat dengan alam," ujar Sara.
Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal, perempuan, serta petugas perlindungan hutan dalam program konservasi. Dengan begitu, perlindungan lingkungan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus berkelanjutan bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyoroti kekayaan keanekaragaman hayati di wilayahnya. Sejumlah potensi tersebut di antaranya rusa timor sebagai fauna identitas daerah, berbagai jenis burung endemik Pulau Lombok, serta habitat hiu paus di Teluk Saleh.
Indah menyatakan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengembangkan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
"Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai landasan pembangunan, sehingga alam tetap lestari, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan warisan ekologis ini dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang," ungkapnya.
Konferensi GWP 2026 di Lombok diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah, lembaga internasional, mitra pembangunan, dan praktisi konservasi untuk memperkuat strategi perlindungan satwa liar.
Kerja sama lintas negara dinilai semakin penting mengingat jaringan perdagangan ilegal dapat beroperasi melewati batas yurisdiksi. Tanpa koordinasi dan penegakan hukum yang kuat, upaya melindungi satwa liar dari ancaman kepunahan akan semakin sulit dilakukan.
(Awaludin)