JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan pelanggaran penyadapan Presiden Prabowo Subianto telah dimulai. Irjen Eko Hadi dan Majelis Komisi sudah memasuki ruang sidang dan digelar secara tertutup.
"Tepatnya tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, anggota komisi terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutur Trunoyudo.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana delapan tahun.
(Arief Setyadi )