JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan kawasan hutan kota. Hal ini disampaikan Gus Ipul merespons polemik yang muncul terkait lokasi lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang disebut-sebut berada di kawasan hutan kota UI.
Sebelumnya, Gus Ipul telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 16 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah kesiapan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di UI.
“Enggak, jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dengan hutan. Jadi berhimpitan. Jadi hutan kotanya itu tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berhimpitan dengan hutan kota,” ujar Gus Ipul, Selasa (17/11/2026).
“Pernyataan saya kan ada gitu juga. Pernyataan saya, coba buka deh, akan dilihat kesesuaian administrasinya. Baru KPKS dulu apa-apa itu. Nah, kita lihat judulnya, tapi pernyataan saya, coba deh yang rilis itu. Ini kan kesesuaian administrasinya masih panjang,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga menceritakan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut bermula dari permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada UI untuk menyediakan lahan. UI kemudian menawarkan sejumlah lokasi, yakni di Rawamangun seluas 1,5 hektare, Cawang seluas 1,5 hektare, serta kawasan Kampus UI Depok yang berada di sisi Jakarta.
Menurutnya, lahan di Rawamangun dan Cawang belum mencukupi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 3.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Jadi itu, gini, bermula dari permintaan saya kepada UI. Permintaan kami Kemensos kepada UI, apa ada tanah yang bisa digunakan untuk membangun sekolah rakyat. Dia menawarkan di beberapa tempat. Satu ada di Rawamangun 1,5 hektare. Ada di Cawang, 1,5 hektare. Nah, ada di UI. Yang di kampus Depok itu ada yang sisi Jakarta, tapi berhimpitan dengan hutan kota. Nanti bisa menjadi bagian dari hutan kota, kan menarik gitu. Awalnya gitu,” jelasnya.
Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di kawasan yang melanggar aturan ataupun rawan bencana. “Tapi, yang jelas, sekolah rakyat tidak akan dibangun di daerah-daerah yang melanggar aturan, rawan bencana. Udah ada ketentuannya itu. Kita sudah membangun 100 titik hari ini, itu rumit sekali persyaratannya. Nggak ada satu pun yang boleh dilanggar. Panjang itu syaratnya, nggak asal bangun,” tegasnya.
“Rata-rata itu nggak cukup 6 bulan sampai 7 bulan. Ada yang setahun baru cukup saat-saatnya. Karena ada syarat amdal, ada syarat ini, syarat itu. Banyak banget. Kan nggak bisa kita langsung main pasang, main bangun,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan pihak UI memiliki pandangan yang sama bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku.
“Intinya kita setuju pendapat yang mengatakan kita tidak akan membangun di hutan kota. Dan tidak bisa sekolah rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan. Itu tolong ditegasin. Dan nanti kita sudah bangun di 100 tempat. Rumit,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul kembali menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. “Nggak apa-apa. Saya senang saja. Ya, ini kan jadi bahan diskusi bersama juga. Ya, kita terima kasih lah. Kritik sarannya, terima kasih. Saya sama dengan UI dan Pak Pram. Ya, kita juga menolak kalau hutan kota,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )