Jaksa menduga para terdakwa melakukan pemerasan terhadap biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA) dengan meminta uang tambahan yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket". Pungutan itu diduga dilakukan dengan mempersulit, menunda, hingga tidak menerbitkan dokumen keimigrasian, meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan dan membayar PNBP.
Dalam dakwaan disebutkan, biro jasa terpaksa membayar uang tambahan agar permohonan segera diproses. Jika tidak membayar, permohonan berisiko tertunda atau tidak diterbitkan sehingga WNA yang bersangkutan berpotensi mengalami kelebihan masa tinggal atau overstay.
Jaksa menyebut praktik pungutan tidak resmi tersebut berlangsung sejak 2021 hingga 2026. Total uang "klik" atau "loket" yang dihimpun para terdakwa diduga mencapai Rp168,97 miliar.
Dari jumlah tersebut, Silmy didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Jaksa menyebut Silmy mengetahui, membiarkan, menikmati, dan memperoleh bagian dari hasil pungutan tidak resmi tersebut.
Dalam dakwaan juga disebutkan Silmy diduga meminta jatah setoran sebesar Rp100 juta setiap bulan sekitar Februari atau Maret 2023. Permintaan itu disampaikan melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setyaji untuk dipenuhi dari uang yang dikumpulkan di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Setoran tersebut disebut menggunakan kode "malaikat" dan dihimpun melalui sejumlah pejabat serta pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Selain perkara dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar selama menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024. Gratifikasi tersebut disebut terdiri atas uang tunai dan saham.
Atas dakwaan tersebut, Silmy dan para terdakwa lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Awaludin)