JPU menduga para terdakwa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 menggunakan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian kuota tersebut juga disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.
"Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah, serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis," ujar JPU.
Dari total kerugian negara yang didakwakan, JPU menduga Gus Yaqut memperoleh keuntungan sebesar USD271.500.
Selain itu, sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga diperkaya sebesar Rp478.173.058.166,41. Sementara itu, Koperasi Perahu diduga memperoleh keuntungan sebesar USD26.500.
(Awaludin)