JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal itu dilakukan saat memeriksa direktur jenderal (dirjen) dan direktur pada Kementerian ATR/BPN sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan HGB pada Rabu (18/11/2026).
Mereka ialah Asnaedi (ASN) selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Virgo Eresta Jaya (VEJ) selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), dan Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang.
"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Terhadap Muh Rizal, ia dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB dan HGU, serta perannya selaku direktur.