JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal itu dilakukan saat memeriksa direktur jenderal (dirjen) dan direktur pada Kementerian ATR/BPN sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan HGB pada Rabu (18/11/2026).
Mereka ialah Asnaedi (ASN) selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Virgo Eresta Jaya (VEJ) selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), dan Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang.
"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Terhadap Muh Rizal, ia dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB dan HGU, serta perannya selaku direktur.
"Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," ujarnya.
Sedianya, terdapat satu saksi lain atas nama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho selaku karyawan swasta, namun yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan.
Delapan tersangka tersebut yakni:
(Rahman Asmardika)