JAKARTA – Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menguat. Sejumlah nama terus bermunculan baik dari unsur partai politik maupun profesional.
Menurut pengamat politik senior sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, pemilihan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto dapat dilihat melalui dua pendekatan berbeda, yakni menjaga stabilitas politik dengan memilih figur dari unsur partai politik atau mengedepankan representasi publik melalui kalangan non-partai.
Jika pertimbangan utamanya adalah menjaga kenyamanan dan stabilitas politik hingga akhir masa jabatan pada 2029, menurut Teguh, sosok dari unsur partai politik, baik dari internal partai presiden maupun anggota koalisi, menjadi opsi yang relevan.
"Kalau mau nyaman dan aman, pilihkan dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional non-partai atau unsur keterwakilan daerah," ujar Teguh dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Dalam analisisnya, Teguh memetakan sumber kandidat ke dalam tiga klaster utama, yakni partai pengusung atau koalisi, partai nonkoalisi, serta kalangan non-partai yang mencakup unsur daerah, seperti DPD RI, gubernur, maupun tokoh profesional lainnya.
Untuk opsi dari unsur keterwakilan daerah, Teguh menyoroti keberadaan empat pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yaitu GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Menurutnya, figur-figur daerah memiliki pemahaman mengenai persoalan dan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. Mereka juga dinilai dapat membantu menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah," kata Teguh.
Ia menambahkan, masyarakat menantikan figur yang mampu mendongkrak kepercayaan publik sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan di daerah. Sementara itu, terkait peluang kandidat dari partai di luar koalisi, Teguh menyebut nama-nama seperti Pramono Anung dan Puan Maharani dari PDI Perjuangan secara aturan dimungkinkan untuk diusulkan.
Namun, ia mencatat bahwa PDI Perjuangan telah menyatakan sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan. Selain itu, opsi mengusung kandidat dari luar koalisi berpotensi memicu resistensi dari partai-partai pendukung pemerintah.
Teguh meyakini Presiden Prabowo saat ini tengah melakukan kalkulasi mendalam dengan menghimpun berbagai masukan sebelum menetapkan dua nama yang akan diserahkan kepada MPR. "Saya yakin, presiden sedang menghitung dengan cermat. Bagaimana kalau calon dari internal Gerindra? Bagaimana parpol koalisi? Bagaimana dengan profesional non-partai? Bagaimana dengan tokoh daerah? Saya kira Pak Presiden berada dalam posisi yang full information sebelum membuat keputusan," pungkas Teguh.
(Arief Setyadi )