Bentuk Kejengkelan Diplomasi dari Malaysia

JAKARTA - Pengamat hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Tantowi ikut menyesalkan insiden penangkapan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau oleh Polisi Diraja Malaysia.

Menurut Jawahir, sikap agresif dari polisi Malaysia itu seharusnya tidak perlu dilakukan sebagai upaya memelihara perdamaian, khusunya di wilayah perbatasan. Pemerintah Malaysia, juga alangkah baiknya jika bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan itu secara jantan dan dewasa.

“Harusnya dilakukan melalui diplomasi dan penekanan tindak kedaulatan. Bisa jadi ini dilatarbelakangi oleh urusan rekonsiliasi Indonesia-Malaysia soal TKI yang tak kunjung selesai. Ini bentuk kejengkelan diplomasi dari Malaysia,” ujarnya saat berbincang dengan okezone, Selasa (17/8/2010).

Alhasil, banyaknya reaksi—yang tak jarang berlebihan—dari masyarakat, Jawahir menilai, hal tersebut tidak perlu terlalu disalahkan, sebab persaingannya bukan lagi berada di tataran bawah melainkan diplomasi antartetangga serumpun itu.

Terkait sulitnya mencapai kesepakatan dengan Malaysia, menurut Jawahir, lebih banyak dilatarbelakangi oleh ketertinggalan Indonesia dalam memperbaharui hukum yang bersipat hubungan internasional.

“Selain itu Indonesia juga tidak punya daya tawar kredibel. Karena itu kemampuan untuk duduk sederajat di mata internasional sulit tercapai. Sebab harus diakui kemampuan indeks ekonomi, politik, dan sumber daya manusia Malaysia lebih diperhitungkan dunia dibanding Indonesia,” jelas dia.

Karenanya, Jawahir menilai, sebisa mungkin Indonesia secepatnya membenahi proses diplomasi, kapasitas para diplomat, serta infrastruktur. “Kalau perlu persoalan diplomasi tidak hanya dimonopoli pusat. Di daerah-daerah tertentu sebaiknya dilimpahkan agar lebih mudah,” ujarnya.

(Dede Suryana)