DPR Sahkan RUU Pencucian Uang

Insaf Albert Tarigan, Okezone · Selasa 05 Oktober 2010 12:07 WIB
https: img.okezone.com content 2010 10 05 339 379252 fL8J2jKB6S.jpg Ilustrasi

JAKARTA - DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa (5/10/2010).

Undang-undang tersebut menyempurnakan beberapa poin yang belum jelas diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, beberapa materi pokok yang disepakati dalam undang-undang tersebut, antara lain penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang lebih jelas dan tidak menimbulkan tafsir.

Selain itu, undang-undang juga menambah kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi, di mana PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.

"Dan PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi," kata Patrialis.

Lebih lanjut Patrialis mengatakan, pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan juga tak hanya meliputi penyedia jasa keuangan seperti bank tetapi juga penyedia barang dan atau jasa lainnya seperti perusahaan atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik serta balai lelang.  

(ded)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini