PPATK-Kejagung Bahas Dugaan Money Laundry Gayus?

Susi Fatimah, Okezone · Jum'at 07 Januari 2011 14:52 WIB
https: img.okezone.com content 2011 01 07 339 411511 lp6xlBk4e7.jpg Ketua PPATK Yunus Husein. (Foto: Koran SI)

JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein siang ini mendatangi Kejaksaan Agung.

Kedatangan Yunus untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Koordinasi dengan Jaksa Agung terkait dengan UU TPPU yang baru, jaksa jadi penyidik sekarang," ujar Yunus kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2011).

Namun Yunus tak menyebut, jika koordinasi UU TPPU ini terkait semakin mencuatnya kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Seperti diberitakan, pelesiran Gayus ke beberapa negara disinyalir untuk mengurus keberadaan asetnya.

Yunus datang sekira pukul 13.30 WIB dengan menumpang Honda CRV bernopol B 1163 RFS.

Seperti diketahui, Oktober lalu DPR mengesahkan UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengganti UU 15/2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU 25/2003 tentang perubahan atas UU 15/2002 tentang TPPU.

UU TPPU ini dibuat untuk memenuhi kepentingan nasional dan standar internasional.

Terdapat beberapa pembaruan dalam UU TPPU ini. Pertama, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan pasal 74. Apabila dalam penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa penyidik menemukan adanya tindak pidana pencucian uang, maka Jaksa penyidik tidak perlu lagi menyerahkan kepada penyidik Polri. Sehingga tidak akan terjadi proses saling menunggu penyelesaian penyidikannya. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan dapat lebih cepat, karena Jaksa penyidik dapat melakukannya sendiri.

Kedua, adanya upaya paksa pemblokiran. Yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik, tersangka atau terdakwa.

Ketiga, dalam pasal 76 disebutkan penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 30 hari terhitung diterimanya berkas perkara dinyatakan lengkap. Bila melihat rangkaian proses peradilan, maka akan lebih efektif dan efisien kalau tenggang waktu ini juga ada untuk tahap penyidikan dan tahap persidangan, sehingga dapat tercipta juga suatu speedy investigation dan juga speedy trail.

(hri)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini