DPD Minta Pemerintah Tak Ngotot Bangun PLTN
JAKARTA - Desakan agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terus disuarakan. Berkaca dari dampak gempa dan tsunami Jepang, nuklir dinilai tidak aman.
Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menuturkan, Pemerintah perlu lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dengan serius penolakan rakyat terhadap pembangunan PLTN.
Meskipun ada jaminan keamanan dari pemerintah, GKR Hemas menilai nuklir tetap membahayakan.
“Masyarakat di Muria dan Belitung yang masuk dalam rencana lokasi PLTN, telah menyatakan keberatan mereka secara terbuka. Keberatan ini harus masuk dalam perhitungan untuk mempertimbangkan kembali segala aspek mengenai PLTN, termasuk mempertimbangkan potensi lain yang lebih aman, ramah lingkungan, tersedia berlimpah di alam, dan memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan,” jelas GKR Hemas dalam rilis yang diterima okezone, Minggu (27/3/2011).
Dia melanjutkan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan sumber lain mengingat negeri ini sangat kaya akan sumber energi yang lebih aman seperti air, panas bumi (geothermal), ombak, angin, dan matahari.
Seluruh potensi, tegas dia, sangat menjanjikan untuk dikelola secara serius, sepanjang pemerintah menjadikannya sebagai prioritas.
Dia menilai, keberatan masyarakat terhadap PLTN harus dilihat sebagai penolakan rakyat guna menghindari kemungkinan kerugian yang lebih besar di masa depan. Risiko yang dimungkinkan oleh kehadiran PLTN bukan saja bersifat fisik dalam bentuk kecelakaan, tapi juga psikologis karena mengakibatkan hilangnya rasa aman penduduk.
“Masalah PLTN bukan saja masalah energi dan teknologi, tapi juga budaya, etos kerja, disiplin, kesiapan pemerintah, dan penerimaan masyarakat,” terangnya.
Belajar dari kerusakan PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, karena gempa yang mengakibatkan kebocoran radiasi, Pemerintah Indonesia harus mampu menahan diri tidak ngotot meneruskan rencana pembangunan PLTN.
“Jepang yang sudah siap secara teknologi, budaya, dan pemerintahnya yang terkenal sangat melindungi kepentingan penduduknya saja, mengalami kerepotan luar biasa dalam menanggulangi kebocoran radiasi dan tetap tak dapat menghindari jatuhnya korban,” paparnya.
Dua pekan pascagempa, seluruh kemampuan manusia dan kecanggihan teknologi telah digunakan, namun kebocoran belum dapat diatasi. Bahkan, luas jangkauan radiasi telah melebihi radius 80 kilometer.
Berkaca dari musibah Jepang, menurut GKR Hemas, Indonesia yang hampir seluruh wilayahnya rawan gempa, harus memfokuskan diri kepada teknologi yang lebih sesuai dengan alam.
Meski demikian, GKR Hemas menegaskan, para ahli nuklir Indonesia yang saat ini terus melakukan riset, bisa dioptimalkan perannya untuk mengkaji teknologi nuklir yang lebih aman.
“Para ahli yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi PLTN masa depan yang lebih aman, serta kepentingan lainnya yang menggunakan sumber daya nuklir seperti kesehatan,” pungkasnya.
(Anton Suhartono)
