KTM Gerakan Non-Blok

Indonesia Siapkan Aksi Dukung Kemerdekaan Palestina

Rohmat , Jurnalis-Kamis, 26 Mei 2011 |21:08 WIB

Indonesia Siapkan Aksi Dukung Kemerdekaan Palestina

KTM Gerakan Non-Blok di Bali (Foto: AP)

NUSA DUA - Indonesia mengusulkan rencana aksi guna mendukung perjuangan rakyat Pelestina dalam memperoleh kedaulatanya sebagai negara merdeka.

"Indonesia telah mengusulkan agar rencana aksi mendukung perjuangan Palestina memperoleh pengakuan kedaulatan di dunia Internasioal dan diterima sebagai anggota PBB pada sidang Majelis Umum PBB bulan September 2011," ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Marty M Natalegawa di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/05/2011). I

a mengatakan, dalam pertemuan Komite Palestina Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non Blok (KTM GNB) ke-16 di Bali, Indonesia telah mengusulkan, agar segera disusun rencana aksi antara bulan Mei dan bulan September.

Rencana aksi itu didalamnya tentang langkah-langkah strategis apa yang harus segera dilakukan guna mendukung perjuangan rakyat Palestina dari belenggu Israel, dalam memperoleh kemerdekaan.

"Waktu kita sangat terbatas, bulan September harus selesai karena sudah masuk sidang Majelis Umum PBB," kata Marty menegaskan.

Sebagian besar negara GNB yang menjadi anggota Komite Palestina sudah mendukung usulan aksi yang dilontarkan Indonesia yakni Algeria, Bangladesh, Kolombia, Mesir, Kuba, India, Indonesia, Malaysia, Palestina, Senegal, Afrika Selatan, Zambia, dan Zimbabwe.

Negara-negara GNB memandang, semua masalah terkait Palestina agar segera diselesaikan melalui proses perundingan yang langsung antara Palestina, Israel, dengan difasilitasi AS, Kuartet dan lainnya

Meski begitu tetap harus ada langkah untuk mengantisipasi bila proses ini tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan negara-negara GNB.

Kendala lain yang masih terus diupayakan penyatuan pandangan, karena sampai saat ini masih ada sekira 29 negera GNB yang belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Untuk itu, harus ditempuh upaya-upaya khusus guna memastikan masalah tersebut bisa segera diatasi.

"Upaya khusus ini bukan merongrong atau mengganggu atau menganulir proses perdamaian, tetapi untuk mendukung dan mengantisipasi seandainya proses perundingan tidak membuahkan hasil seperti diharapkan bersama," tegas Menlu.

(Fajar Nugraha)