MISRATA - Prancis setuju untuk mempersenjatai oposisi Libya namun langkah tersebut tidak diikuti oleh Inggris yang menjadi koalisi Prancis di NATO. Inggris khawatir pengiriman senjata ini dapat melanggar mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
Duta Besar Prancis untuk PBB Gerard Araud mengatakan bahwa pengiriman senjata dari negaranya untuk oposisi Libya, sama sekali tidak melanggar mandat resolusi 1973 PBB. Pada resolusi tersebut, embargo senjata bagi di Libya juga ditetapkan.
"Kami memutuskan untuk menyediakan senjata untuk membela diri bagi pihak oposisi. Kami menilai populasi mereka saat ini dalam bahaya ancaman tinggi," ungkap Dubes Araud seperti dikutip AFP, Kamis (30/6/2011).
Sementara juru bicara militer Prancis Kolonel Thierry Burkhard mengungkapkan bahwa pengiriman senjata ini meliputi senjata buru sergap, yang dapat membantu warga sipil untuk membela diri sendiri dari pasukan loyalis Muammar Khadafi.
Burkhard sadar bahwa Prancis saat ini mengetahui pada awal bulan Juni, Desa Berber yang dikuasai oleh pihak oposisi di wilayah pegunungan Nafusa terus ditekan oleh pasukan loyalis Khadafi.
"Kami mulai mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Saat operasi bantuan tersebut berlangsung, situasi warga sipil di wilayah itu terus memburuk. Kami terpaksa mengirim senjata agar warga sipil setempat dapat membela diri," tegas Kolonel Burkhard.
Langkah Prancis ini tidak diikuti oleh Inggris. Menteri Strategi Keamanan Internasional Gerald Howarth memastikan negara tidak akan mengikuti Prancis. Menurutnya hal tersebut dalam menimbulkan isu baru, termasuk resolusi PBB yang memberikan mandat militer di Libya.
"Kami berfikir memang resolusi PBB mengizinkan dengan berdasarkan situasi mendesak, menyediakan senjata. Namun Inggris tidak akan melakukan hal tersebut," jelasnya.
(Fajar Nugraha)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari