JAKARTA - Pemerintah diminta mewaspadai gerakan separatis jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus mendatang. Pasalnya gerakan separatis mulai kembali menunjukkan diri seperti aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga berada di balik serangan ke warga sipil.
"Menjelang 17 Agustus selalu bergolak, kita masih ingat beberapa tahun lalu, Papua juga bergolak, waktu Kapolda di Papua, Timbul Silaen dan sekarang juga marak di perbatasan Abepura," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti dalam diskusi di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (5/8/2011).
Menurut Ikrar, potensi gerakan separatis muncul karena akar persoalan yang sama yakni kurangnya perhatian pemerintah pusat kepada rakyat di daerah. Apalagi perhatian pemerintah terbilang minim terhadap warga negara yang tinggal di daerah perbatasan.
"Ini krusial buat kita, kami WNI atau tidak kenapa kami tidak diperhatikan di daerah perbatasan. Wilayah perbatasan hanya dianggap tanda kutip 'daerah merah', berbahaya, tentara ditaruh di situ sebanyak-banyaknya," sambungnya.
Karena itu, pemerintah diminta memberi perhatian serius terhadap program kesejahteraan warga dan pembangunan daerah tertinggal. "Ini juga jadi tugas Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan daerahnya," pungkasnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.