Share

Surat Palsu MK, Masyhuri Dituntut 18 Bulan

Kholil Rokhman, Koran SI · Kamis 15 Desember 2011 19:11 WIB
https: img.okezone.com content 2011 12 15 339 542976 iVR9Ep1kr7.jpg (Heru Haryono/okezone)

JAKARTA -Terdakwa kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) Masyhuri Hasan dituntut 18 bulan penjara.

Ā 

ā€Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanĀ tindak pidana bersama sama membuat surat palsu. Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,ā€ kata Jaksa Penuntut Umum Agus Prastowo saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (15/12/2011).

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Ā 

Jaksa Agus mengatakan, sesuai fakta persidangan, Masyhuri terbukti ikut bersama sama membuat surat palsu MK. Tindakan Masyhuri, kata jaksa Agus, sesuai dengan dakwaan jaksa yakni pasal 63 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ā (KUHP) tentang secara bersama sama membuat surat palsu.

Ā 

Dalam tuntutannya, jaksa Agus mengungkapkan hal yang memberatkan Masyhuri dalam kasus tersebut adalah merusak kredibilitas lembaga MK. Selain itu, tindakan Masyhuri merugikan Partai Gerindra karena surat palsu tersebut sempat membuat politikus Partai Gerindra Mestariyani Habie gagal menjadi anggota DPR. Walaupun akhirnya Mestariyani Habie tetap menjadi anggota DPR.

Ā 

Adapun hal yang meringankan Masyhuri menurut jaksa Agus adalah, masih muda, berlaku sopan saat persidangan, mengakui terus terang tindakannya, punya tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.

Diketahui, Masyhuri terlibat kasus kasus pemalsuan surat MK saat menjadi juru panggil MK pada 2009. Dalam kasus itu, mantan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein juga telah menjadi tersangka, tapi berkasnya belum sampai ke pengadilan. Masyhuri dan Zainal disangka bersama sama membuat surat palsu penjelasan putusan MK soal sengketa Pemilu legislatif daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.

Ā 

Surat penjelasan tersebut disampaikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut jaksa, Surat palsu tersebut membuat calon anggota DPR Partai Hanura dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, Dewi Yasin Limpo melenggang sebagai anggota DPR. Padahal,Ā belakangan diketahui jika surat yang membuat Dewi lolos ke DPR tidak sesuai dengan putusan MK. Kemudian, MK mengirimkan surat yang sesuai dengan putusan MK ke KPU sehingga yang lolos ke DPR adalah Mestariyani Habie.

Kasus ini juga menyeret nama mantan anggota KPU Andi Nurpati yang saat ini menjadi pengurus pusat Partai Demokrat. Selain itu juga menyeret nama mantan hakim MK Arsyad Sanusi dan politikus PartaiĀ Hati Nurani Rakyat Dewie Yasin Limpo. Saat kasus ini menyeruak, Masyhuri sudah bukan lagi menjadi pegawai MK, namun dia telah menjadi calon hakim diĀ lingkungan peradilan umum.

Ā 

Seusai tuntutan, Mayshuri enggan berkomentar banyak. ā€Ya kita hormatilah tuntutan jaksa, ini kan belum selesai (kasus belum diputus hakim),ā€ katanya.Ā 

(abe)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini