PAN: Dipo Alam Ancaman Serius Buat SBY
JAKARTA - Sikap dan pernyataan Dipo Alam di media massa sebagai Sekretaris Kabinet, telah membuat citra Presiden SBY tercoreng. Pasalnya, Dipo bergaya provokatif dan reaktif, sedangkan Presiden bergaya persuasif dan santun. Gaya politik Dipo sangat kontradiktif dengan gaya politik Presiden SBY.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bidang Pemenangan Pemilu Viva Yoga Mauladi kepada okezone, Senin (2/1/2012).
"Saya tidak yakin kalau Pak Dipo melakukan hal itu atas instruksi Presiden SBY. Jangan sampai terkesan bahwa pernyataan Pak Dipo yang konfrontatif itu atas instruksi Presiden SBY. Sebab Presiden termasuk orang yang taat konstitusi dan menghormati suatu kewenangan berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi," imbuhnya.
Menurut Viva, pernyataan Dipo telah membuat konflik tersendiri bagi masyarakat, terlebih bagi partai.
"Sikap konfrontasi Pak Dipo yang telah dilakukan dengan pers, gerakan mahasiswa, tokoh-tokoh agama, dan partai-partai koalisi pendukung pemerintah telah membuat hubungan negara (pemerintah) dengan society (pers, ormas, mahasiswa) berada dalam kondisi konfrontatif dan potensi konfliktual," jelasnya.
"Padahal seharusnya, tugas pemerintah adalah bagaimana mampu sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan kewenangannya dan dapat merealisasikan tanggungjawabnya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Seharusnya, kata Viva, Dipo lebih baik bekerja sesuai fungsinya. "Lebih baik Pak Dipo fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Seskab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu: pertama, bertugas untuk memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada presiden selaku kepala pemerintahan," jelasnya.
"Kedua, memaksimalkan fungsinya untuk memperbaiki manajemen kabinet, termasuk penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet," imbuhnya.
Dipo, lanjut Viva, kurang tepat dalam menafsirkan tugas fungsinya sebagai Seskab. Di perpres itu memang disebutkan memantau dan mengevaluasi serta menyampaikan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Tapi itu semua seharusnya disampaikan secara internal kepada Presiden sebagai laporan karena sekrtariat kabinet berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, bukan justru disiarkan kepada media massa.
"Namanya saja hasil analisis, bisa benar bisa juga salah. Hasil analisis itu adalah salah satu bahan untuk perumusan kebijakan pemerintah. Jadi hasil analisis itu tidak merupakan kebijakan pemerintah. Rasanya tidak pantas dan tidak patut bila disiarkan ke media massa. Apalagi sampai mengancam menteri-menteri yang dipilih sendiri oleh presiden SBY," katanya.
Bagi Viva, gaya konfrontasi dan reaksi Dipo terhadap dinamika kelompok civil society justru akan semakin membuat jarak dalam pola hubungan antara kelompok civil society dengan presiden SBY.
"Pak Dipo jangan terkesan seperti pahlawan kesiangan dan seakan-akan sebagai kontributor nomor satu dalam pemerintahan Presiden SBY dengan melakukan konfrontasi dengan kelompok civil society dan melecehkan kontribusi koalisi partai politik pendukung pemerintah di pemilu," terangnya.
Lebih jauh kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPR itu, sebaiknya Dipo bekerja sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagai Seskab yang saat ini dalam realitasnya belum maksimal. Dengan membenahi manajemen internal seskab saat ini akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan SBY.
"Bila Presiden SBY tetap membiarkan Pak Dipo bergaya konfrontatif reaktif seperti sekarang ini dalam merespons dinamika politik, maka kesan publik akan berdampak negatif ke diri Presiden SBY sendiri dan berbahaya bagi perjalanan pemerintahan ke depan yang semakin dinamis," pungkasnya.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)
