Yusril: Ada Kesepakatan Demokrat-Golkar Soal Lapindo
JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra membenarkan, jika dalam sidang paripurna yang membahas penambahan ayat dalam pasal 7 RUU APBN 2012, terjadi kesepakatan antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar.
Kesepakatan tersebut dapat terlihat saat masa akhir sidang paripurna, dimana semua partai di koalisi kecuali PKS telah bersepakat untuk mengusung gagasan dari Golkar.
"Memang terjadi kompromi begitu. Pada menit-menit akhir, Demokrat, PKB, PAN, PPP mendadak ikut opsi Golkar," ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (04/04/2012).
Ini jelas, kata Yusril, Demokrat dan Golkar sama-sama diuntungkan dalam kesepakatan tersebut. Hal ini berkaitan dengan penanganan penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang tercantum dalam pasal 18.
Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar merasa diuntungkan jika pemerintah turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut.
"Sebenarnya ada kompromi-kompromi atas pasal lain. Demokrat diuntungkan, Golkar juga diuntungkan, tentang dana APBN untuk pembebasan lahan di kawasan lumpur lapindo," jelas Yusril.
Kendati demikian, Yusril yang sedang mengajukan gugatan ke MK masih belum bersedia menyertakan pasal 18 tersebut di dalam gugatannya. Namun ke depan, pihaknya akan tetap menguji pasal-pasal lain.
"Dalam merumuskan perubahan kali ini fokus kita pada pasal 7. Tentu semua pihak punya keuntungan dengan perubahan APBN ini. Tapi kami akan menguji pada pasal-pasal lain," pungkasnya.
(Amril Amarullah)
