DPD Desak Pemerintah Kirim Nota Protes ke Malaysia
JAKARTA- Pemerintah harus segera mengirim nota protes resmi dan mendesak Malaysia membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian tiga TKI yang ditembak Polisi Malaysia. Pemerintah juga harus mengganti duta besar dan mereformasi KBRI di Malaysia yang telah bersikap lalai dan cenderung tidak peduli terhadap nasib TKI.
“Nota protes resmi harus dikirimkan sebagai tanda keseriusan pemerintah dalam melindungi warga negaranya dan menunjukkan sikap tegas terhadap pemerintah Malaysia,’ kata Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/5/2012).
Kata Ratu Hemas, permintaan maaf yang telah disampaikan bukanlah merupakan penyelesaian kasus ini. Karena itu, pemerintah perlu meminta pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan lembaga internasional.
Dikatakan Ratu Hemas, pembentukan tim investigasi inpenden merupakan hak pemerintah Indonesia yang wajib dipenuhi pemerintah Malaysia, mengingat kematian tiga warganegara Indonesia tersebut akibat ditembak oleh Polisi Malaysia. “Penyebab penembakan ini masih belum jelas dan hanya ada klaim sepihak dari Polisi Malaysia bahwa mereka berniat merampok. Menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada Polisi Malaysia merupakan tindakan yang tak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tim investigasi independen dan keterlibatan lembaga internasional, kata Ratu Hemas, menjadi cara paling obyektif untuk mengungkap kebenaran perkara penembakan buruh bangunan asal Lombok itu. Polisi Malaysia justru menjadi pihak yang harus dapat membuktikan klaim sepihaknya sekaligus prosedur yang telah diambil sampai kepada penembakan. Tidak mungkin Polisi Malaysia dapat dipercaya mekakukan investigasi ini.
“Kekurangtegasan pemerintah dapat dipandang memberi andil terjadinya kesewenangan tersebut,” katanya.
Selain itu, Ratu Hemas mengatakan pemerintah harus segera mengganti duta besar dan mereformasi KBRI di Malaysia. Respon mereka terhadap kasus ini melengkapi kelalaian dan sikap kurang peduli terhadap TKI dalam berbagai kasus sebelumnya.
“KBRI sama sekali tidak bereaksi terhadap pemerintah Malaysia yang berhari-hari menyembunyikan kasus ini dan bahkan tidak membantu pembiayaan pemulangan jenazah ke Indonesia,” pungkasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
