Kasus Sisminbakum Dihentikan karena Tidak Cukup Bukti

Rizka Diputra, Okezone · Kamis 31 Mei 2012 14:53 WIB
https: img.okezone.com content 2012 05 31 339 639075 nItk3NcHQG.jpg Kejagung (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menghentikan proses hukum dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Penghentian ini dilakukan lantaran tidak adanya cukup bukti tindakan melawan hukum.

"Penyidikan tindak pidana korupsi pungutan biaya access fee dan biaya PNPB pada Sisminbakum Dirjen AHU. Iya toh, dihentikan penyidikannya, atas nama Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesudibjo dan Ali Amran Jana," terang Kapuspenkum Kejagung M Adi Toegarisman di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Adi menjelaskan, penghentian penyidikan ini sesuai dengan SP3 nomor 06 atas nama Yusril, nomor 07 atas nama Hartono Tanoesudibjo, dan Ali Amran jana dengan nomor 08, yang ditandatangani langsung oleh Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Arnold Angkouw.

"Penghentian penyidikan ini didasarkan kepada alasan tidak terdapat cukup bukti dalam perkara itu, sehingga maka peyidikan pada perkara ini dihentikan," ujar Adi.

Saat ditanya apakah surat penghentian ini termasuk SKPP atau SP3, Adi mengatakan jika surat yang diterbitkan Kejagung atas ketiga nama tersebut ialah SP3, karena masih dalam ranah penyidikan.

"Saya katakan tadi adalah penghentian penyidikan, jadi SP3 (berita sebelumnya disebut SKP2-red). Kenapa penghentian penyidikan, karena tahap nya masih penyidikan belum kepada penuntutan," kilahnya.

Tidak adanya cukup bukti ialah dalam putusan perkara sebelumnya dikatakan bahwa proyek Sisminbakum merupakan kebijakan resmi pemerintah yang tidak dapat dinilai sebagai perbuatan pidana.

"Kemudian yang kedua, pungutan acces fee bukan merupakan keuangan negara, karena belum ditetapkan dengan UU sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," imbuh Adi.

"Dengan pertimbangan dari putusan perkara yang sudah diputuskan dan sudah inkrah, sudah jelas bahwa dalam perkara tersebut, tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian negara. Itulah yang menjadi dasar dan pokok untuk menghentikan penyidikan dalam perkara Sisminbakum," tutupnya.

(ded)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini