JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mempermasalahkan kadernya yang keluar dari partai dengan alasan tidak sesuai dengan konsep ideologi pribadi semata. PDIP menegaskan, akan tetap pada khittahnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat kecil.
"Kita ikut kehilangan tapi memang susah mengkompromikan policy (kebijakan) partai yang kadang tidak pas dengan hasrat pribadi-pribadi kader," kata Ketua DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/5/2013).
Anggota Komisi Hukum DPR itu menjelaskan, sebagai kader sejatinya siapa pun harus menerima penugasan yang telah diberikan kepada diri masing-masing. Apabila kemudian dikaitkan dengan kinerja partai, kata Eva sejauh ini cukup memuaskan, terbukti dari hasil-hasil polling yang cukup melegakan.
"Faktanya hasil polling menempatkan PDIP di ranking teratas, artinya apresiasi masyarakat atau rakyat positif. Tapi, di parpol itu ada free entry and free exit, jika tidak pas dengan ekspektasi pribadi, maka yang bersangkutan boleh keluar kita tidak bisa menghalangi," tegas Eva.
Eva menambahkan, PDIP menganut sistem komando yang patut ditaati oleh seluruh anggota dan kadernya sesuai aturan yang berlaku di partai itu sendiri. "Ada garis partai, dan menurutku sampai saat ini cukup fair karena memakai alat-alat penilaian yang obyektif," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, mantan anggota tim pemenangan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Ahok, Yudi Syamhudi memilih mundur dari PDIP. Dia memutuskan mundur karena kecewa dengan berbagai kebijakan partai yang dinilai sudah tidak pro rakyat kecil. Yudi juga kecewa lantaran namanya tidak masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) PDIP.
(Tri Kurniawan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.