Penggantian Nama Provinsi Jabar Bukan Urusan Mendesak
BANDUNG - Ketua Paguyuban Pasundan, Didi Turmudzi, menilai wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat bukan persoalan mendesak. Meski demikian secara pribadi mengaku sepakat dengan penggantian nama.
“Kalau secara pribadi saya mendukung. Tapi itu bukan agenda yang mendesak. Banyak agenda lain yang substansial yang harus kita pikirkan,” kata Didi.
Ia menilai wajar permintaan pihak tertentu yang menginginkan nama Jawa Barat diubah, salah satunya menjadi Pasundan.
Soal adanya ancaman perpecahan bila nama Jabar diubah, Didi tidak menampiknya. Namun ia yakin warga Jabar dewasa dalam menghadapi persoalan ini. Selain itu, pergantian nama provinsi dan ibu kota lain tidak menimbulkan masalah.
“Papua yang dulunya Irian Jaya saja ketika berubah tidak ada masalah. Ujungpandang berubah menjadi Makassar juga tidak ada masalah. Kalau orang Jawa Barat memang punya keinginan seperti itu, itu wajar-wajar saja,” tuturnya.
Didi pun menambahkan, wacana itu bergelinding dengan sendirinya. Sebab usulan itu sudah sampai ke DPRD Provinsi Jawa Barat.
Senada dengan Didi, tokoh Jabar lainnya, Tjetje Padmadinata, juga menyerahkan sepenuhnya penggantian nama itu pada DPRD. Sebab keputusan ada di tangan DPRD. “Jadi silakan saja dimusyawarahkan, nanti ada setuju, tidak setuju, tapi jangan ada cekcok,” tegasnya.
Pro dan kontra, lanjut dia, sudah biasa. Ia pun meminta DPRD bisa menjadi penengah. “Yang setuju dan tidak setuju coba kumpul, nanti masing-masing adu argumen," tandasnya.
Rencananya, DPRD akan membahas persoalan ini dalam rapat badan musyawarah. Nantinya, semua pihak akan dilibatkan untuk membahas masalah tersebut, sekaligus mengumpulkan para tokoh dan sesepuh Jabar.
(Anton Suhartono)
