Jelang Pilpres, Media Disarankan Lebih Independen
JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta mengingatkan agar masyarakat senantiasa kritis dalam melihat tayangan berbagai program berita, talkshow, maupun iklan di televisi terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
KPID DKI Jakarta juga akan mendorong KPI, KPU dan Bawaslu agar mengumumkan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan kampanye yang terjadi pada saat pelaksanaan Pileg yang lalu.
"Hal itu penting dilakukan agar ada semacam warning atau peringatan bahaya sebelum tahapan Pilpres dimulai," ujar Ketua KPID DKI Jakarta, Hamdani Masil, Rabu (14/5/2014).
Menurutnya, publik adalah pihak yang paling dirugikan jika televisi bersikap partisan. Pasalnya, siaran berisi informasi kerap penyajiannya tidak berimbang, tidak adil, bahkan cenderung tidak edukatif.
"Untuk mengawasi penyiaran Pilpres, KPID DKI Jakarta melakukan pola kerja sama dengan KPUD, Bawaslu dan Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta secara bersamaan turut serta melakukan pengawasan penyiaran Pilpres dengan tugas dan kewenangan masing-masing," terangnya.
Kesepahaman bersama antar lembaga ini lanjutnya, tentu akan memberi porsi perhatian khusus berkenaan penyiaran Pilpres. Hal ini digagas setelah KPID melakukan rapat koordinasi bersama KPUD, Bawaslu dan KIP belum lama ini.
Sementara itu, Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta, berpandangan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penyiaran Pilpres. Bahkan KIP DKI Jakarta akan mengawal keterbukaan informasi berkenaan Penyiaran Pilpres.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan sosialisasi kembali ke berbagai televisi untuk mengingatkan betapa pentingnya independensi lembaga penyiaran untuk menciptakan Pilpres damai," terang Koordinator Bidang Kelembagaan KPID DKI Jakarta, Wahyudin.
Menurutnya, kegiatan ini menjawab rasa keprihatinan atas berbagai kekhawatiran terjadinya benturan antar kelompok masyarakat selama berlangsungnya Pilpres.
Selain melakukan sosialisasi, KPID DKI Jalarta akan melibatkan beberapa perguruan tinggi di wilayah Jakarta untuk turut bersama melakukan pengawasan langsung dan penelitian penyiaran Pilpres.
(K. Yudha Wirakusuma)
