 
                
            JAKARTA - Sebanyak empat media massa nasional disomasi oleh PT Kertas Nusantara terkait pemberitaan aksi demontrasi oleh sejumlah karyawan perusahaan tersebut pada Selasa, 24 Juni 2014. Padahal, informasi yang sudah menjadi konsumsi publik itu tidak pernah terjadi. 
Direktur Utama PT Kertas Nusantara, Winson Pola mengatakan, hari ini ia melayangkan somasi terhadap empat media massa nasional yakni Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News. 
"Setelah TEMPO bulan lalu memalsukan berita, kemarin giliran Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News memalsukan berita alias membuat berita dari udara kosong," cetus Winson dalam keterangan pers yang terima wartawan, Kamis (26/6/2014).
Ia memahami bila tiga media massa yang memberitakan hal yang tidak akurat itu dimiliki oleh para tokoh yang kini tengah mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi). 
Tentunya, dengan dukungan tersebut kata dia, ditenggarai memiliki kepentingan untuk menurunkan citra capres Prabowo Subianto yang tidak lain merupakan salah seorang pemegang saham di PT Kertas Nusantara yang juga rival dari Jokowi-JK di Pilpres nanti.
"Namun, memalsukan berita untuk mencemarkan nama baik saya adalah pelanggaran hukum," tegasnya.
Diakuinya, bila perusahaannya itu sempat mengalami masalah keuangan sehingga telat membayar hak para karyawan. Tetapi, masalah tersebut sudah lama diselesaikan.
"Oleh karena itu, saya mengerti isu ini seksi untuk diberitakan oleh media yang tidak mendukung pak Prabowo. Namun sampai memalsu berita itu keterlaluan," tandasnya.
Diketahui, Selasa 24 Juni 2014, Metro TV, Jawa Pos, Berita Satu dan Pedoman News memberitakan sejumlah karyawan PT Kertas Nusantara akan melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur. Di berita itu disebutkan jika demontrasi dilakukan menyangkut tuntutan 1.200 karyawan yang belum menerima gaji sejak Februari 2014.
Berita tersebut mengutip pernyataan Ketua SBSI Berau, Suryadi. Padahal, dia tidak menjadi karyawan di PT Kertas Nusantara sejak 2007. Terlebih, selama ini aspirasi dari karyawan PT Kertas Nusantara bukan ditampung oleh SBSI Berau melainkan oleh Ketua SPKHut, Indra Alam.
(Rizka Diputra)