JAKARTA - Aksi massa PDI Perjuangan yang menyegel kantor TV One Jakarta dan Biro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akibat pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu adalah sarang PKI, dinilai merugikan bagi pasangan Jokowi-JK. Apalagi, menjelang hari pemungutan suara.
"Ya merugikan. Harusnya caranya tidak seperti itu. Kan itu jadi partainya yang kena," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, Jumat (4/7/2014).
Dalam dunia politik, sambungnya, sebenarnya ada dua hal, yakni politik formal dan politik informal. Politik formal adalah perintah yang disampaikan resmi oleh pengurus partai.
Sedangkan politik informal, adalah massa yang berafiliasi dengan parpol namun bukan anggota resmi parpol. Dalam kasus TV One, Arbi menilai jika PDIP hendak melakukan protes harusnya tidak secara resmi mengatasnamakan partai.
"Harusnya mereka (PDIP) pakai politik informal. Kalau terjadi apa-apa, yang kena kan orang itu sendiri bukan partainya," tuturnya.
Selaku perwakilan Dewan Pers, M Ridwan menjelaskan, TV One bersedia untuk memuat hak jawab sebanyak tiga kali. "Selambat-lambatnya, 5 Juli 2014, menyiarkan risalah. TV One komitmen taati jurnalistik. Kedua pihak sepakat Dewan Pers, dan tidak ke ranah hukum. Kecuali data tidak terpenuhi," kata Ridwan.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.