Pemerintah "Gagap" Atasi Kebakaran Hutan
PEKANBARU - Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mampu menyelesaikan kasus kebakaran hutan, terutama yang terjadi di Riau, yang berdampak pada timbulnya bencana asap di beberapa wilayah di Indonesia dan negara tetangga.
Direktur Eksekutif Walhi Riau Rico mengatakan, pemerintah tampak kurang serius menangani kebakaran hutan dan lahan. Penanganan asap, menurut dia, ibarat pepatah "Tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikempiskan".
"Artinya, saat kebakaran besar sudah terjadi, pemerintah baru sibuk melakukan pemadaman," ujarnya, Kamis (23/10/2014).
Rico menambahkan, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan sektor hilir, yakni usaha memadamkan api. Padahal, pemadamannya membutuhkan dana cukup mahal sampai ratusan miliar Rupiah, dan ini menggunakan dana rakyat. 
"Pemerintah tidak melihat sektor hulu, yakni mencari akar permasalahannya apa. Seharusnya pemerintah tegas pada perusahaan, bagi siapa perusahaan yang tidak menjaga kawasannya, harus dicabut izinnya. Jika tidak, sampai kapan pun tidak ada penyelesaian," jelasnya.
Hutan Indonesia, terutama yang berada di wilayah Riau, terancam musnah akibat kasus pembakaran liar. Dalam kasus ini 160.000 hektare hutan Riau setiap tahunnya musnah.
Penyebab selain kebakaran, ada juga akibat alih fungsi lahan perambahan. Hutan dan lahan di Riau yang terbakar merupakan areal konsesi perusahaan.
(Carolina Christina)
