Menlu Wajib Lindungi WNI di Luar Negeri
JAKARTA – Direktur Riset dan Advokasi Pusat Studi Nusantara (Pustara), Imam el Ghazali, meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus lebih konkret dalam melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal itu termasuk kepentingan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Menurut Imam, pemerintah sebagai pelaksana penempatan TKI wajib memberi perlindungan sejak di dalam negeri, negara tujuan, hingga kembali ke tempat asal di Indonesia. Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
“Bahwa perlindungan TKI di negara tujuan menjadi salah satu domain pekerjaan Kementerian Luar Negeri untuk melindungi setiap WNI di luar negeri,” kata Imam dalam rilis yang didapat Okezone, Jumat (31/10/2014).
Kenyataannya, perlindungan TKI selama ini tidak maksimal. Hal itulah yang terjadi kepada 203 TKI sekaligus anak buah kapal (ABK) yang pernah terdampar di Trinidad dan Tobago. Sampai saat ini tidak ada kepastian mengenai hak gaji ABK yang belum terbayar tersebut.
Permasalahan ABK sudah mengemuka selama sekian tahun. Ditambah, partisipasi aktif ABK terhadap kasus tersebut tidak juga menjadikan perhatian yang serius oleh pihak Kemenlu.
Upaya diplomasi dan/atau bantuan hukum yang seharusnya dilakukan untuk penuntasan gaji yang tidak bayar belum pernah terwujud. Hal itu mengindikasikan upaya perlindungan terhadap TKI ABK tidak dilakukan dengan konkret.
