Komisi II DPR Heran Ahok Dilantik di Istana
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta masih menyisakan masalah.
Dia pun mendorong DPRD DKI Jakarta untuk membawa SK pelantikan Ahok ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gubernur DKI Jakarta Ahok
"Kalau hari ini dilakukan pelantikan mohon di PTUN-kan pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI," katanya saat rapat konsultasi bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Menurut Yandri, pengangkatan Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok ketika menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan UU No 2009 Tahun 2007. Tetapi, kini Ahok justru ingin dilantik sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi menggunakan UU Nomor 32 Tahun Tahun 2004.
"Komisi II perlu memasukan ke Prolegnas dan perlu amandemen UU yang menyangkut ibu kota negara. Karena masing-masing pihak ini merasa benar," tukasnya.
Apalagi, sambung Yandri, pelantikan Ahok oleh Presiden yang dilakukan hari ini itu tidak lazim karena semestinya Ahok itu dilantik di depan sidang paripurna DPRD bukan di Istana Negara.
"Komisi II juga perlu mempertanyakan kenapa pelantikan Ahok di Istana Negara, makanya penting teman-teman untuk tidak patah arang," pungkasnya.(fid)
(Dede Suryana)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
