JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Dewi Haryani Susilastuti, mengaku miris mendengar adanya tes keperawanan terhadap calon polisi wanita (Polwan).
“Ini sesuatu yang sangat ironis. Saat sebuah institusi yang salah satu mandatnya adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan, tapi justru melakukan praktik yang represif terhadap perempuan,” ujar Dewi dalam rilisnya kepada Okezone, Selasa (25/11/2014).

Dewi mengatakan, laporan Human Right Watch menyebutkan, praktik tes keperawanan ternyata masih dijalankan kepolisian meski secara formal syarat tersebut telah dihapuskan sejak era reformasi.