Mensos: Distribusi KPS Harus Didukung Data yang Sahih
JAKARTA - Penyaluran bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak untuk masyarakat miskin harus ditopang dengan data yang sahih dan terpercaya.
Menurut Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, data yang terpercaya akan membantu pencapaian tujuan Program Keluarga Sejahtera sesuai parameter yang terukur dan terarah.
“Kita harus kaya dan komprehensif agar insklusion dan ekslusion error bisa diatasi. Sehingga keyakinan penerima bantuan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kita juga harus memperkuat front liner kita para pendamping Program Keluarga Harapan agar tahu batasan-batasan jumlah bantuan yang akan diterima oleh penerima manfaat,” kata Mensos, kemarin.
Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), lanjut Khofifah, harus segera dirapikan agar sesuai dengan haknya. Pantauan pihaknya di Medan, Surabaya, Banyuwangj, Jakarta, masih ada beberapa kendala, mulai dari warga yang tidak memiliki kartu, jumlah hak yang diterima tidak penuh, penerima raskin dibawah 15 liter.
”Masih ada istilah bagi roto. Orang miskin sekarang dinamikanya sangat tinggi, mulai dari pergerakan tempat tinggal, kenaikan tingkat penghasilan,” ujarnya.
Mensos menjelaskan, ada 14 kriteria yang digunakan. “Bukan parameter miskin, tetapi parameter ciri-ciri orang miskin. Modelnya beda beda. Misalnya ciri orang miskin di Jakarta Utara beda dengan Jakarta Selatan,” tutupnya.
(Dede Suryana)
