JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, meminta Polri melarang penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali. Ada apa di balik instruksi itu?
Pengamat politik dari Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (Sigma), Said Salahudin, mengatakan, instruksi Menko Polhukam utuk melarang penyelenggaraan munas patut dicurigai.

Said menjelaskan, kalau adanya kericuhan di internal Partai Golkar dijadikan alasan melarang Munas jelas tak masuk akal. Sebab, kericuhan itu cuma keributan kecil saja.