Hutang tersebut timbul dari segala biaya dalam pemulangana TKI, mulai dari tempat tinggal, makan dan minum serta biaya lainnya. Masalah ini adalah beban sosial. Ada kebutuhan dasarlain yang harus dipenuhi saat menangani pemulangan TKI.
"Pemerintah daerah Tanjungpinang menganggap ini adalah proyek rasa kebangsaan," kata senator asal Kepri ini.
Masih kata dia, masalah pembiayaan pemulangan TKI ini sebenarnya bisa dimasukan ke dalam anggaran APBD, tapi terkadang ada protes dari DPRD dan masyarakat se-tempat karena anggaran bukan disalurkan untuk masyararakat setempat.
Peran pemerintah dan BNP2TKI sangat penting dalam masalah ini. Seharusnya, mereka sudah berkoordinasi dengan sejumlah daerah asal TKI untuk menjemput langsung di Tanjungpinang saat kedatangan para pahlawan devisa ini.
"Kalau ada perwakilan daerah yang datang menjemput masalah akan mudah diatasi. TKI ini dideportasi dan terkadang ada yang membawa uang sehingga tak menambah beban TKI saat tiba di tanah air," pungkasnya.(fid)
(Muhammad Saifullah )