PDIP: Saatnya Pemerintah Perangi Mafia Pajak
JAKARTA - APBN Perubahan 2015 yang saat ini dipersiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Jokowi-JK.
Demikian pandangan yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (26/12/2014). Menurut Hasto, selain mengemban misi untuk menjadikan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, dalam perspektif kedaulatan keuangan negara, pemerintah Jokowi harus memaksimumkan sumber penerimaan negara.
Disisi lain merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran. "Langkah yang signifikan untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak," kata Hasto.
Berbagai langkah bisa dilakukan, menurut Hasto antara lain membuat sistem perpajakan online, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak, dan mengukur kinerjanya secara obyektif, meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah sekira 52.8 persen, memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan.
