"Elit partai yang merasa mendapat mandat konstituen karena menang pemilu seakan bebas menggunakan hak politiknya. Padahal konstituen yang merasa hanya memberikan suara pada saat pemilu, tidak menganggap aspirasi dewan selaras dengan suara publik," jelas pengajar Program Pascasarjana UI dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.

Kata dia, dugaan APBD 'siluman' 2015 yang diduga dilakukan oknum DPRD semakin memperlihatkan bahwa anggota Dewan tidak peduli dengan kepentingan publik sama sekali.
"Baiknya, anggota dewan mengedepankan kepentingan publik, di atas kepentingan pribadi dan partai. Ingat, publik sekarang menganggap partai hanyalah 'odong-odong' dalam bangunan demokrasi. Partai dianggap bukan pengawal suara publik. Alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat," tutur pria yang pernah meraih penghargaan World Customs Organization Sertificate of Merit 2014 itu.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.