Menteri Agraria Beri Sertifikat Tanah ke Warga Merapi
"Itu tanah mereka, negara wajib memberi haknya, karena itu tanah milik warga," jelasnya.
Ferry menyebut lahan bersetifikat yang diberikan tersebut tidak diperbolehkan untuk tempat tinggal karena masuk zona bahaya. Tanah-tanah itu hanya dipakai untuk area pertanian dan perkebunan warga.
"Enggak boleh jadi tempat tinggal, itu kan masuk zona bahaya," ujarnya.
Di tempat yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan batas tanah-tanah tersebut atas kesepakatan warga. Pemerintah daerah, dalam hal ini BPN, hanya sebagai saksi dan pembuat sertifikat tanah.
"Mereka pintar-pintar, tahu batas-batasnya, walaupun rata dengan tanah. Warga sendiri yang membuat patok-patok atas kesepakatan bersama. Ini tanahmu, ini tanahku, sudah ada kesepakatan antarwarga," kata Sultan.
(Carolina Christina)
