Komisi I DPR Setuju dengan Wacana Wakil Panglima TNI
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, menilai jabatan Wakil Panglima TNI adalah sebuah keniscayaan. Mengingat, seorang panglima tidak selalu berada di tempat dan sering bepergian dalam rangka menjalankan tugas.
Saat itulah, kata Tantowi, dibutuhkan wakil panglima yang punya legitimasi untuk mengeluarkan komando dalam keadaan genting. Sangat berbahaya jika terjadi kekosongan garis komando saat Panglima TNI sedang bepergian.
"Ketika panglima itu blusukan butuh komando, dan itulah yang akan dilakukan Wakil Panglima TNI. Kami sejak awal tidak kontra, kami setuju," kata Tantowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pengangkatan jabatan ini harus menggunakan APBN 2016. Termasuk, wacana penambahan gugus baru oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
"Tidak bisa (anggaran 2015), harus masuk anggaran berikutnya, karena itu belum dianggarkan periode ini, termasuk penambahan tiga gugus baru," tegasnya.
Untuk merealisasikan hal itu, Tantowi menyebut bahwa pemerintah harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan Komisi I DPR RI setelah masa reses berakhir.
(Fiddy Anggriawan )
