Jokowi Harus Reshuffle Kabinet Kerja
Sedangkan dalam bidang hukum, lanjut Johan, munculnya berbagai ketidakpastian hukum di Indonesia terkait prapradilan, termasuk ketidakpastian hukum tentang pelasanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana hukuman mati pengedar narkoba.
"Jika tidak juga dilakukan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi, maka keluarga bahkan Kepala Negara para terpidana mati narkoba yang sudah dieksekusi bisa menggugat dan melaporkan Presiden Jokowi ke Mahkamah Internasional karena terbukti melakukan diskriminasi hukum dan HAM," tegasnya.
Sekarang ini, katanya, di Indonesia merupakan era di mana hukum dikalahkan oleh politik dan kekuasaan. Terjadi intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum yang massi, kasat mata dan terang-terangan. Ditambah lagi dengan berbagai Perpres dan kebijakan baru Presiden yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan bahkan melanggar konstitusi seperti Perpres 26, Tahun 2015 tentang Kepala Staf Presiden RI.
Namun, yang sangat mengkhawatirkan adalah meledaknya berbagai masalah serius dalam bidang ekonomi, antara lain anjloknya nilai tukar rupiah hingga mendekati krisis parah ekonomi Indonesia pada 1998, inflasi yang sangat tinggi paska kebijakan prematur, kenaikan harga BBM yang langsung diikuti dengan melonjaknya harga barang dan jasa.
"Kemudian masih dilanjutkan lagi dgn kenaikan tarif listrik, kenaikan tarif seluruh angkutan publik (Angkot/Bis/KA/Pesawat/Kapal Laut), kenaikan harga seluruh kebutuhan pokok (Beras/Sembako), pengenaan berbagai pajak baru kepada rakyat yang tidak adil dan tidak bijak, termasuk kebijakan baru penggunaan materai yang sangat brutal," tukasnya.
(Fahmi Firdaus )
