JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membenarkan laporan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan, adanya kerja sama praktek korupsi antara legislatif dan eksekutif di Pemerintahan DKI Jakarta.
"Memang dari dulu itu ada. Makanya dengan strategi yqng kita terapkan sekarang, legislatif sudah selesai, sudah enggak bisa masukin (pokir) lagi. Sekarang kita bersama Kemendagri akan menyisir eksekutif mana lakukan mark-up," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Permainan anggaran di pemerintahan DKI, kata Ahok, sudah terjadi saat dirinya masih berduet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota kala itu. Namun karena takut nantinya justru dikriminalisasi, Ahok pilih tutup mata.
"Dari dulu kita sudah kecologan, cuma kita enggak ada sistem. Jadi saya sama Pak Jokowi itu dulu kita diam-diam karena Kapolri, Jaksa Agung, Presiden bukan bersama kita," ungkap Ahok.