JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, menegaskan pihaknya akan mengawasi pengunaan anggaran di DPR, namun tidak akan ikut campur dalam kisruh dugaan penambahan anggaran perawatan lingkungan gedung yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR. Walaupun tambahan anggaran tersebut mencapai Rp220 miliar, semuanya diserahkan kepada pengguna anggaran.
"Yang disebut anggaran kan DPR, bukan pengguna. Penggunanya kan eksekutif," ujar dia kepada wartawan, Rabu (15/4/2015).
Kemudian, menurut Agus, berdasarkan pernyataan Sekjen DPR RI kemarin malam yang menyebut dari total anggaran tersebut masih tersisa 10 persen, hal itu bukan suatu persoalan.
"Misalnya sudah diketok sebesar 'X', misalnya tidak dilaksanakan juga bisa," ujarnya.
Meski demikian, Agus menegaskan pihaknya akan mengontrol penggunaan dana tersebut sesuai kewenanangan yang dimiliki DPR.
"Kita awasi dan kontrol saja, mana yang reliable atau tidak, sehingga apa yang digariskan apa yang direncanakan bisa tercapai," tutupnya.
Sebelumnya, Koordinator advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, mengecam rencana pengandaan tidak wajar oleh DPR dengan nilai Rp220 miliar. Apung menyebut, adanya potensi mark up dari paket pengadaan seperti anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harga di pasar.
Seperti pengadaan parfum mencapai Rp2 miliar, Rp600 juta dianggarkan untuk penyediaan makanan rusa dan biaya perawatan rumah dinas DPR dengan dana sebesar Rp32 miliar.
“Nama pengadaan dan anggarannya aneh-aneh. Mulai dari biaya pengadaan parfum miliaran hingga penyiaran Humas DPR," ungkap Apung di Jakarta, Senin (13/4/2015).
(Muhammad Sabarudin Rachmat (Okezone))