Jokowi Jangan Tertipu Data Beras
“Akhirnya ketika beras masuk gudang semua, begitu di lapangan dan pasaran habis, mau tak mau kan impor. Yang ditunggu cuma impor itu. Itu bagian dari skenario importir beras itu. Nanti habis beras ini, muncul juga skema importir kedelai dan gula,” ulasnya.
Lebih disayangkan lagi, kata mantan Ketua Komisi IV DPR itu, direksi Perum Bulog saat ini juga kurang memahami dunia perberasan. Akibatnya, Bulog maupun pemerintah juga kesulitam membaca situasi dan kondisi yang ada.
“Masalah ini akan menjadi sulit kalau pemerintah tak mempertegas data yang ada. Karena data yang ada hanya data asal bapak senang. Bisa jadi menterinya dibohongi anak buahnya. Di sisi lain, harga pasar harus dikendalikan betul. Pemerintah juga harus tentukan harga eceran tertinggi dan terendah,” cetusnya.
Selain itu Firman juga mendesak pemerintah bersikap tegas kepada para penimbun beras. Sebab, sudah ada ketentuan di Undang-Undang Pangan tentang sanksi pidana bagi para spekulan.
Padahal, kata Firman, indikasi pidana dalam mafia beras sangat kentara. “UU ini sudah diundangkan sejak 2012, nyaris tak ada pergerakan apa-apa oleh pemerintah. Padahal undang-undangnya sudah revoluisoner,” tandasnya.
(Muhammad Saifullah )
