Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Sejarah Panjang Konflik di Burundi

Ferry Ardiansyah , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2015 |11:25 WIB
Sejarah Panjang Konflik di Burundi
Situasi Konflik di Burundi (Foto:IB Times)
A
A
A

BUJUMBA – Kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Godefroid Niyombare terhadap Presiden Pierre Nkurunziza pada Rabu 13 April menambah panjang sejarah konflik di negara kawasan Afrika tersebut.

Burundi bersama dengan Rwanda merupakan wilayah jajahan Jerman pada Abad ke-19 hingga meletusnya Perang Dunia II. Hingga akhirnya, Belgia mengambil alih kekuasaan setelah Perang Dunia II.

Di masa kekuasaan Belgia, Burundi meraih kemerdekaan pada 1962. Namun, pada masa itu mulai muncul konflik antaretnis antara Suku Hutu dan Tutsi yang kelak akan menjadi ajang pembantaian besar-besaran di Burundi.

Kedua suku ini pada awal kemerdekaan Burundi berupaya untuk merebut kekuasaan di negara itu, tidak jarang bentrokan antar-Suku Hutu dan Tutsi berakhir dengan korban jiwa di kedua belah pihak.

Pada 1987, Pierre Buyoya melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan di Burundi. Ia pun dinobatkan sebagai presiden di negara tersebut. Di masa Presiden Buyoya yang merupakan Suku Tutsi, konflik etnis mulai memanas.

Presiden Buyoya berkuasa merupakan masa yang kelam bagi Suku Hutu, Ribuan orang dari Suku Hutu tewas terbunuh, bentrokan antaretnis pun terus terjadi dan pemerintah tidak dapat mengatasi situasi yang terjadi di sana.

Selama Presiden Buyoya berkuasa, Suku Tutsi menguasai perpolitikan, militer, dan perekonomian sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi Suku Hutu.

Hingga akhirnya, Presiden Buyoya dikudeta oleh Melchior Ndadaye yang berasal dari Suku Hutu pada 1993. Aksi balas dendam pun terjadi. Kini Suku Tutsi yang menjadi sasaran korban kemarahan Suku Hutu.

Suku Hutu pun mulai melakukan pembantaian besar-besaran terhadap Suku Tutsi, ladang-ladang pembantaian Suku Tutsi ditemukan, PBB mencatat sekira 300 ribu Suku Tutsi tewas dalam masa paling kelam dalam catatan sejarah Burundi.

PBB pun bereaksi keras terhadap pembantaian di Burundi tersebut, PBB pun menempatkan pasukan perdamaian di Burundi dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana.

Namun, selama masa ini konflik etnis antarkedua suku terus berlangsung. Hingga akhirnya, kedua suku tersebut sepakat untuk menghentikan permusuhan pada 2000 dengan ditandatangani perjanjian damai di Arusha, Tanzania.

Kini Burundi kembali dilanda konflik. Namun, konflik yang terjadi kali ini lebih bermuatan politis dibandingkan etnis. Kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Niyombare kali ini seakan membuka kembali catatan sejarah Burundi yang pernah dilanda konflik berdarah.

(Muhammad Saifullah )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement