Ruki: Sanksi Pegawai KPK Tunggu Rekomendasi DPP
JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, tak menampik sejumlah pegawainya telah diperiksa oleh Dewan Pemeriksa Pegawai (DPP). Menurut dia, DPP yang nantinya merekomendasikan sanksi untuk para pegawai tersebut.
"Putusan atas pelanggaran tersebut merupakan hak dan kewenangan DPP. (Sanksi) itu ada perkom-nya (peraturan komisi). Bukan mau-maunya pimpinan, apalagi mau-maunya saya," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/6/2015).
Ruki sempat membantah jika adanya pemecatan terhadap pegawai KPK, terkait kritik terbuka melalui pengiriman tiga karangan bunga sekaligus terhadap pimpinan. "Isu dari mana pula itu? Macam-macam saja," cetusnya.
Sayangnya Ruki tak lagi menjawab saat ditanya apakah kritik terhadap pimpinan merupakan pelanggaran serius yang harus dilakukan pemeriksaan oleh DPP. Dia pun tak merespons saat diminta untuk mengungkap berapa orang pegawai yang dikenai sanksi dan bentuk sanksinya.
Seperti diketahui, setelah ada polemik anatara KPK dengan Polri dan menyeret Pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta penyidik KPK, Novel Baswedan, sejumlah pegawai merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh Pimpinan KPK di bawah komando Ruki.
Rasa kecewa lantaran Pimpinan KPK dianggap tak punya sikap atas perkara yang menyeret AS, BW, serta Novel itu diungkapkannya dengan mengirim tiga karangan bunga yang berisikan kritik untuk Pimpinan KPK saat ini.
Buntut dari tindakan itu, para pegawai yang diduga terlibat diperiksa dan terancam mendapat sanksi hingga ke pemecatan.
Seperti diketahui, tiga karangan bunga itu bertuliskan, 'Terima Kasih Pimpinan KPK Atas Aksi Panggungnya. Kalian Pahlawan Sinergitas. Kami Menunggu Dagelan Selanjutnya'. 'Kami Bangga Pada AS, BW, dan Novel. Kalian Orang Berani! KPK Bukan Pengecut Yang Cuma Bisa Kompromi', 'Teruntuk Pimpinan KPK, Para Pemberani Yang Selalu (Tidak) Menepati Janji'. (awl)
(Susi Fatimah)
