Dana Aspirasi Persingkat Tahapan Birokrasi
JAKARTA - Proses pembangunan di daerah kerap melewati tahapan birokrasi yang berbelit. Untuk memotong proses tersebut sedianya dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan yang saat ini digulirkan bisa memotong proses birokrasi guna menciptakan pembangunan di daerah.
Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Falah Amru, selama ini mekanisme pembangunan di daerah dibahas dan diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Setelah itu, diusulkan ke pemerintah pusat sebelum akhirnya direalisasikan.
"Proses ini melalui birokrasi yang panjang, dari pemerintah pusat dibahas dengan DPR dan kementerian terkait. Jadi melalui proses birokrasi yang panjang. Kadang ada kalanya sudah dibahas di Musrenbang dan kemudian diusulkan tetapi tidak jalan-jalan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/6/2015).
Sehingga, sambungnya, dana aspirasi ini sedianya bisa mempersingkat tahapan birokrasi dan membuat proses pembangunan di daerah menjadi lebih cepat. Misalnya, ketika ada jalan rusak kemudian di foto lalu diperlihatkan ke anggota dewan dan kemudian langsung disetujui.
"Tak perlu menunggu macam-macam keluhan. Mekanisme birokrasi kita kan panjang dan berbelit-belit, keluhan rakyat kan harus ditanggapi dengan cepat," kata Falah yang juga Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi sayap PDIP itu.
DPR, sambung Falah, hanya bertindak semacam pengatur lalu lintas, sedangkan yang mengelola dana tersebut pemerintah. Jadi, bukan DPR yang membagikan uang tersebut. "DPR hanya dikasih kewenangan di dapilnya dalam program aspirasi, kita sebagai pengatur lalu lintas," tuturnya.
