Ahok Mengaku Sulit Terapkan ERP Tahun Ini
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjelaskan sulit untuk melakukan penerapan sistem jalan berbayar di ibu kota pada tahun ini.
Hal itu lantaran belum dilakukannya lelang electronic road pricing (ERP) oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Perhubungan Pemprov DKI. Oleh karenanya, kata Ahok, dirinya berencana melakukan pemecatan terhadap Benyamin.
"Saya pesimis, kita evaluasi aja, ganti orang (kadishub) aja, penakut dia," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Perlu diketahui sebelumnya, suami Veronica Tan itu optimistis pembatasan kendaraan dengan penerapan sistem ERP dapat dilakukan tahun ini. Meskipun belum ada peraturan yang mengatur penerapan jalan berbayar tersebut.
Suami Veronica Tan itu menjelaskan, seharusnya pada April tahun ini Pemprov DKI telah melakukan tender. Peserta tender itu, lanjutnya, tidak hanya dari pihak swasta, namun juga dapat diikuti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
Ahok mengungkapkan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang berpeluang memenangkan tender. Namun, tetap saja Jakpro harus menyerahkan draf rancangan bisnis seperti peserta lainnya.
"Kami tugaskan PT Jakpro, kami ingin hitung semua. Ini adalah pengalaman pertama ERP diterapkan di Indonesia. Kami harus hitung berapa tahun balik modal, berapa baginya. Jakpro harus hitung untung rugi berapa, kami tinggal cari tahu betul atau tidak itu untungnya,” kata Ahok beberapa waktu lalu.
Terkait belum adanya peraturan yang mengatur ERP, Ahok mengaku akan mencari celah dari peraturan yang ada. "Bisa, kami sedang usahakan. Kita sedang cari celahnya gimana. Karena peraturannya yang belum ada, karena narik uang, retribusi masih belum jelas. Ini kan pertama kali kan," ujarnya.
Kepala Unit Pelaksana (UP) ERP DKI, Leo Armstrong, mengaku tidak bisa memenuhi permintaan Ahok. Pasalnya kata dia, tender ERP baru pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Dia juga menyebut pihaknya tetap harus berhati-hati mengumumkan tender ERP kepada perusahaan swasta.
Seperti diketahui, perusahaan swasta Q-Free dan Kapsch telah mengujicoba peralatan ERP di kawasan Sudirman dan MH Thamrin. Kedua perusahaan tersebut memang menjadi kompetitor untuk pengadaan sistem ERP. Namun, kedua perusahan itu diwajibkan menguji coba alatnya sebelum bisa mengikuti proses lelang.
(Susi Fatimah)
