Jokowi Akomodir Kepentingan Elite Jika Terbitkan Perppu
Lagi pula, sambung Jeirry, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkan perppu atau merujuk dari kegentingan yang memaksa sama sekali tidak terlihat saat ini. Sehingga Presiden Jokowi harus memperhatikan persoalan tersebut secara seksama jangan mengedepankan kepentingan politik para elite partai.
“Cara berpikir seperti ini keliru sebaiknya tidak keluarkan perppu, karena daerah itu tetap akan berjalan pembangunannya. Kalau kita mau sinis juga ada banyak daerah yang tidak punya kepala daerah definitif tapi tetap tidak jalan,” terangnya.
“Jadi presiden harus melihat subtansi seperti ini sehingga orang tidak mengatakan perppu dikeluarkan hanya untuk mengakomodir kepentingan elite untuk mendapatkan kekuasaan, biarkan proses yang ada ini dijalankan sebagaimana undang-undang yang disepakati ini juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum,” imbuhnya.
Jeirry menambahkan, Presiden Jokowi sedianya sedang diuji mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang diuji apakah dia lebih mau mendengar kepentingan demokrasi atau justru mengakomodir kepentingan elite.
“Kalau perppu keluar tidak ada kata lain bahwa Jokowi mengakomodir kepentingan elite,” ujarnya.
