Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Bumerang Bagi Jokowi
JAKARTA - Wacana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden menuai penolakan dari publik.
Bahkan, pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef, mengatakan rencanan tersebut memiliki risiko konstitusional.
"Rencana positivisasi pasal penghinaan presiden punya resiko konstitusional. Materi pasal penghinaan presiden sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 264 RUU KUHP, tidak jauh berbeda dengan Pasal 134, 136 dan 137 KUHP yang telah dibatalkan MK melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006," jelas Nasef kepada Okezone, Kamis (6/8/2015).
Oleh karena itu, lanjut Nasef, rencana diundangkannya kembali pasal penghinaan presiden bisa dianggap sebagai constitutional disobedience.
"Materi pasal penghinaan tersebut bisa menjadi 'bumerang' bagi pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara, utamanya hak mengeluarkan pendapat dan hak berekspresi," tegas Nasef.
Menurutnya, sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa orde baru, telah menunjukkan batapa berbahayanya pasal penghinaan presiden bagi keberlangsungan hak dan kebebasan berekspresi warga negara.
"Pasal tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi yang sedang dikonsolidasikan," terangnya.
Namun demikian, kata Nasef, bukan berarti segala bentuk penghinaan terhadap presiden diperbolehkan. Sebagai simbol negara tentu, harkat dan martabat presiden harus tetap dijunjung tinggi.
"Saya kira Instrumen perundang-undangan telah mengatur soal itu, sehingga bukan berarti ketika pasal penghinaan presiden tidak dimasukkan dalam RUU KUHP, berbagai bentuk penghinaan presiden tidak bisa diproses secara hukum," tutur Nasef.
(Fiddy Anggriawan )
