Fadli Zon: Reshuffle Kabinet Jokowi Telat!
JAKARTA - Perombakan menteri atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Menurutnya, Jokowi dianggap terlambat melakukan perombakan kabinet yang seharusnya dilakukan sejak jauh-jauh hari, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang kian terpuruk.
"Tapi respons saya ini little too late jadi agak terlambat. Seharusnya ini dilakukan beberapa waktu lalu terkait sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi, tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebenarnya, serba tambal sulam saya lihat," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (12/8/2015).
Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mempertanyakan, kenapa Jokowi tidak menganti Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan. Pasalnya, beberapa kebijakan Jonan kata dia, telah menghambat pengusaha, atau pelaku usaha di tengah situasi ekonomi tak menentu seperti saat ini.
Kemudian Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro juga kebijakannya tidak berpihak ke rakyat, karena telah menaikan pajak tanpa berhasil untuk memperluas subjek pajak. "Jadi hanya pada subjek pajak yang sama saja," tegasnya.
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, menurutnya juga layak diganti lantaran menjadi 'biangkerok' membuat kekisruhan di dalam sepakbola Indonesia. Pasalnya, kata Fadli selama ini sepakbola adalah bagian dari sesuatu gerak ekonomi rakyat.
"Selain hiburan ekonomi juga ada di situ. ini mengganggu stimulus," ungkapnya.
Begitu juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said diakui Fadli sampai saat ini belum terlihat prestasinya dalam meningkatkan pemulihan minyak dan gas (migas), dan bahkan cenderung melakukan liberalisasi dan mempersulit rakyat.
"Seperti kebijakan kenaikan BBM dengan yang lain-lain. Meski saya enggak tahu ini kebijakan Presiden atau bukan," katanya.
Karenanya, Fadli melihat yang berkaitan dengan situasi ekonomi saat ini malah tidak diganti jadi sangat tanggung reshuffle yang dilakukan Jokowi.
Begitu juga kata Fadli, jika dilihat dari segi politik dan hukum kenapa sampai saat Jokowi masih mempertahankan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.
"Pemerintah seperti membiarkan kegaduhan politik yang ada saat ini. Jadi, menurut saya kriterianyà tanggung," pungkasnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
