Jika Pemprov DKI Sabar, Kericuhan Kampung Pulo Terhindari
JAKARTA - Kericuhan yang terjadi saat relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, seharusnya bisa dihindari bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa sedikit bersabar. Apalagi, bila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengedepankan pola komunikasi yang intensif.
Hal tersebut diutarakan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi, kepada Okezone, Jumat (21/8/2015) malam.
“Saya prihatin kejadian seperti ini terjadi mengingat Indonesia baru saja selesai memperingati hari kemerdekaaanya. Apalagi sudah beberapa kali warga Kampung Pulo datang ke kantor DPRD. Intinya, sejauh yang kami pantau bukannya warga tidak mau tapi untuk hal seperti ini memang membutuhkan komunikasi yang lebih intens,” ujarnya.
Namun, yang menjadi perhatian DPRD, bahwa Dinas Perumahan DKI telah menyalahi perjanjian karena mereka sebelumnya mengaku akan bertindak persuasif dalam melakukan relokasi, akan tetapi kenyataannya tidak sesuai.
“Karena hal tersebut, saya jadi kecewa dengan Dinas Perumahan Pemprov DKI. Jadi kesimpulannya saya menilai pemerintah tidak sabar dan kurang santun karena pindah ke lingkungan baru itu tidak gampang, karena warga harus memikirkan bagaimana perut mereka bisa terisi, lingkungan yang nyaman dan pendidikan anak-anak mereka bisa terjamin. Tidak sembarang memindahkan orang setelah itu selesai perkara, itu tidak boleh,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
